Makassar, sulselprov.go.id - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan, yang berlangsung secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur, Selasa, 3 Oktober 2023.

Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah lainnya di Indonesia ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan menjadi agenda rutin untuk memonitoring inflasi di daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, mengapresiasi seluruh jajaran termasuk dari Forkopimda, dan instansi terkait lainnya yang tergabung dalam TPID Provinsi Sulsel dalam upaya pengendalian inflasi.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Year on Year (YOY) di Bulan September 2023 sebesar 2,33 persen. Angka ini mengalami penurunan dibanding Bulan Agustus 2023 sebesar 3,53 persen.

"Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pengendalian inflasi. Alhamdulillah, dari rilis data terbaru BPS, inflasi kita mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari angka 3,53 persen menjadi 2,33 persen. Hal  ini tentu berkat kerja keras kita semua dan berkat koordinasi yang baik sesama anggota TPID. Kita harap pengendalian inflasi terus massif," jelasnya.

Menurutnya, upaya penurunan inflasi ini, bukan hanya kerja pemerintah provinsi tetapi didukung seluruh jajaran sampai tingkat kabupaten dan kota.

"Kita berharap bahwa langkah-langkah ini tidak berhenti sampai sini, tetapi melakukan upaya stabilisasi pangan melalui gelar pangan murah," ungkapnya.

Pemprov Sulsel terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi.

"Kemarin kita sudah melakukan gelar pangan murah di beberapa wilayah, terakhir di Kecamatan Mariso.  Kita berupaya bagaimana masyarakat kita dapat memiliki kemampuan dan daya beli yang tentunya jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar yang ada di luar," bebernya.

Kedepannya, lanjut dia, akan dilakukan di beberapa kabupaten/kota. Khususnya yang menjadi sampling Indeks Harga Konsumen (IHK). "Ini akan kita intenskan untuk Gerakan Pangan Murah," tuturnya.

Seperti diketahui, pengendalian inflasi merupakan salah satu dari delapan program prioritas Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. (*)

Makassar, sulselprov.go.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, meninjau langsung gudang beras milik Bulog, di Panaikang, Kota Makassar. Peninjauan ini untuk memastikan stok beras masyarakat di Sulsel. 

"Alhamdulillah sejak ditugaskan menjadi gubernur, langsung gerak cepat untuk membentuk tim inflasi. Dan Alhamdulillah dua minggu ini tim kita untuk penanganan inflasi sudah terkonsolidasi pelan-pelan dengan baik, termasuk di tingkat kabupaten kota," ungkap Bahtiar, usai peninjauan Gudang Bulog di Makassar, Selasa, 3 Oktober 2023. 

"Salah satu faktor yang paling penting dalam penanganan inflasi ini adalah Bulog. Karena Bulog adalah salah satu lembaga negara yang memiliki otoritas terhadap komoditi beras," lanjutnya. 

Pj Gubernur Sulsel yang didampingi Asisten II Pemprov Sulsel, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Karo Pemerintahan Pemprov Sulsel, mengapresiasi kerja keras Bulog dalam mewujudkan inovasi pengolahan beras biasa menjadi beras berkualitas. 

"Ternyata Bulog kita hebat sebenarnya, bisa mengubah beras kualitas biasa menjadi kualitas premium. Nama mereknya Malopi. Ini beras premium, harganya juga stabil. Jadi saya imbau kalau bisa mendapatkan beras kualitas bagus, salah satunya adalah mereknya Malopi dari Bulog," bebernya. 

Menurut dia, kebutuhan beras sangat mempengaruhi inflasi kita. Berkat kerja keras semua pihak, termasuk Bulog di dalamnya, sejak tahun 2022 inflasi Sulsel di angka 3,35, sekarang sudah turun menjadi 2,33.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Muhammad Imron Rosidi, menyampaikan, ketersediaan beras cukup sampai akhir tahun. Dan terus bertambah seiring panen di beberapa tempat.

"Karena ini secara reguler akan datang terus berasnya. Tidak usah khawatir, kita sudah saksikan sendiri bahwa stok kita ada, bukan hanya di sini, tapi di seluruh Sulselbar ada," tuturnya. 

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov Sulsel, dr. Ichsan Mustari, menjelaskan, penurunan angka inflasi tersebut karena gubernur selalu melakukan kunjungan-kunjungan, untuk melihat langsung apa masalahnya dan pada saat itu juga didapatkan solusinya. 

"Jadi ini turun satu poin dari Januari 2022. Angka ini yang terendah, menjadi 2,33. Dengan kerja-kerja kita, melihat di empat tempat persediaan, kelancaran distribusi, pengendalian harga dan komunikasi kita selama ini," urainya. 

"Saat ini, selisih dengan nasional sudah 0,05. Bulan lalu selisih kita 0,26. Bukan bicara angka, tapi upaya kita agar masyarakat bisa mendapatkan barang-barang komoditas yang sesuai harga. Sehingga daya beli mereka tentu tidak menjadi kurang karena pengendalian harga yang dilakukan saat ini," pungkasnya. (*)

Makassar, sulselprov.go.id - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, mendukung rencana kegiatan Expo Hari Santri 2023. Hal ini menjadi langkah maju melihat sistem pendidikan di pesantren yang lebih modern.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kita mendukung penuh rencana kegiatan Expo Hari Santri 2023," kata Arsjad saat menerima audiensi Ketua Umum YASDIC IMMIM, Nurfadjri Fadeli Luran, beserta Panitia Pelaksana Expo Hari Santri 2023, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 3 Oktober 2023.

"Saya pikir ini langkah maju dari upaya kita semua untuk melihat  bagaimana pesantren kita kedepan bisa bertransformasi menyesuaikan terkait dengan kondisi yang ada," sambungnya.

Arsjad berharap, melalui kegiatan ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait pesantren-pesantren yang ada di Sulsel.

"Expo ini harus menampilkan sisi keunggulan pesantren kita, sehingga akan mendorong minat orang tua untuk tidak perlu ragu membawa anak-anak ke pesantren. Kita harus yakin penuh bahwa sekarang ini pesantren tentu sudah melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian dalam kurikulum," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum YASDIC IMMIM, Nurfadjri Fadeli Luran, menyampaikan, kegiatan Expo Hari Santri 2023 akan memberikan aneka info santri dan pesantren se Sulsel. Mengusung tema Gerbang Santri Menuju Umat Rahmatan lil’Alamin, kegiatan ini akan berlangsung pada 23 - 25 Oktober 2023, di Gedung Islamic Centre IMMIM di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. 

Rangkaian acara expo ini, diantaranya pemilihan duta santri, panggung hiburan, tudang sipulung, talkshow, podcast, bazaar kuliner, dan pameran.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Pj Sekda yang meluangkan waktu menerima kami dan mendukung kegiatan Expo Hari Santri 2023 ini," imbuhnya. (*)

Makassar, sulselprov.go.id - Perekonomian Sulawesi Selatan dalam tren positif. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Year on Year (YOY) di Bulan September 2023 sebesar 2,33 persen. Angka ini mengalami penurunan dibanding bulan Agustus 2023 sebesar 3,53 persen.

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyambut baik kondisi perekonomian saat ini. "Alhamdulillah, inflasi kita turun dari 3,53 per Agustus menjadi 2,33 untuk bulan September," kata Bahtiar, Selasa, 3 Oktober 2023.

Seperti diketahui, pengendalian inflasi merupakan salah satu dari 8 program prioritas Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. Untuk program pengendalian inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrim dan perkuat ketahanan pangan, Bahtiar Baharuddin membuat dua solusi sederhana dan cepat.

Solusi pertama yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu adalah pengembangan budidaya pisang. Solusi kedua, adalah pengembangan rumah ikan di laut atau rumpon. Rumpon ini bisa dipasang di pesisir Sulsel, baik di pantai barat dan timur serta selatan.

Bahtiar menyebut jika dua solusi sederhana dan cepat ini berjalan baik, akan meningkatkan ketahanan pangan hingga daya beli masyarakat.

"Ujungnya kita bisa mengendalikan inflasi dan melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim di Sulsel," jelasnya. 

Berdasarkan rilis BPS Sulsel, pada bulan September 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) gabungan lima kota di Sulawesi Selatan (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo) sebesar 2,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 115,89. Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Makassar sebesar 2,49 persen dengan IHKsebesar 115,94. Sedangkan inflasi yoy terendah terjadi di Palopo sebesar 1,22 persen dengan IHK sebesar 114,85.
 
Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada September 2023, antara lain beras, rokok kretek filter, emas perhiasan, angkutan udara, bawang putih, kontrak rumah, ikan layang/ ikan benggol, rokok putih, ikan bakar, dan tempe.(*)

Makassar, sulselprov.go.id - Para insan pers di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengapresiasi acara silaturahmi yang diinisiasi oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.

Pertemuan silaturahmi antara Pj Gubernur Bahtiar bersama para insan pers baik media cetak, online, dan TV berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang, Makassar, Senin, 2 Oktober 2023. Pertemuan ini turut dihadiri oleh para pejabat Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulsel.

Pimpinan Redaksi dari media Tribun Timur, Tamsil Tahir mengaku, pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi pula oleh para rekan-rekan media. "Terimakasih, ini berharga sekali. Kami ucapkan terimakasih atas undangan ini," ucapnya.

Direktur Fajar, Faisal Palapa mengaku senang dengan langkah Pj Gubernur Sulsel yang melakukan pertemuan silaturahmi dengan media.

"Ini sebuah kesyukuran bagi kita dan juga Pak Pj Gubernur dari dulu sampai sekarang itu memang mau menjadi sahabat media. Jadi sejak beliau memulai karir di Soppeng memang sudah dekat dengan media, sudah sering tampil di media dan memang selalu berdekatan dengan fungsi-fungsi kehumasan," ungkapnya.

Dirinya pun berharap, Pemprov Sulsel senantiasa melakukan keterbukaan informasi dan transparansi. Pihaknya pun mendukung delapan program prioritas Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.

"Mudah-mudahan delapan prioritas ini bisa didukung dengan media, dan Sulsel lebih berkemajuan," imbuhnya.

Senada dengan itu diungkapkan oleh Pimred Radar Selatan, Sunarti Sain. Media yang berkantor pusat di Kabupaten Bulukumba ini berharap, menjunjung kebebasan pers.

Ia yang juga dari Komunitas Jurnalis Perempuan di Sulsel ini pun menitipkan satu pesan. "Ini tugas bersama, jadi saya berharap kehadiran Pak Bahtiar di Sulsel ini ikut mendukung kebebasan pers," akunya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengaku merasa senang dapat bertemu dengan para pimpinan media bahkan para wartawan yang bekerja di lapangan.

Menurutnya, media memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pemerintah dalam menyampaikan program yang dilakukan kepada masyarakat.

"Kawan-kawan pers itu sangat penting. Kita memiliki tugas yang sama, bagaimana membangun negara ini," ujarnya.

Selama dua jam lebih, Bahtiar Baharuddin pun memaparkan sejumlah program prioritasnya. (*)

Makassar, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk tahun anggaran 2023 dengan anggaran hibah Rp224 miliar.

Penandatanganan NPHD antara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober 2023. Dan Sulsel menjadi daerah pertama dari 38 provinsi di Indonesia yang menandatangani NPHD.

"Sulsel juara satu NPHD. Dari 38 provinsi baru Sulsel yang sudah tandatangan. Sulsel hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan harus Pemilu," kata Bahtiar Baharuddin.

Lanjut Bahtiar, yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan, Pilkada sudah harus dilaksanakan tahun depan.

"Kita tidak mau hanya sekedar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan. Bayangkan tahun depan tidak terjadi Pilkada (akibat dana Pilgub tidak tersedia,red) kan demokrasi transisi, masa Pj terus," ungkap Bahtiar.

Adapun Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyebutkan, Rp224 miliar itu 40 persen dari 4 komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah, untuk KPU, Bawaslu, kepolisian dan TNI.

Ia mengatakan dari anggaran Rp224 miliar itu, KPU Sulsel mendapatkan jatah sebesar Rp150 miliar. Alokasi ini merupakan 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan, yaitu Hibah untuk KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp387.092.681.878. Ini diestimasikan untuk 4 pasangan calon.

"Rp150 miliar lebih. Seperti itu hitungan perencanaan yang kita sudah buat bersama pemerintah," ujarnya.

Adapun Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, menyebutkan, Bawaslu Sulsel sebesar Rp173.697.046.000. Jika mengacu pada alokasi 40 persen, maka Bawaslu mendapatkan sekitar kurang lebih Rp69 miliar lebih. 

Menurut Mardiana, angkanya tersebut sudah pas, tidak ada perubahan, penambahan, karena memang Bawaslu tidak ada operasional teknis. Lebih kepada penguatan partisipasi pengawasan, peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu.

"Saya kira sudah dirasionalisasi angka itu dan kami menerima dengan anggapan kecuali terjadi perubahan angka, perubahan TPS ya. Berarti ada penambahan pengawas petugas TPS di lapangan. Tapi angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari akumulasi anggaran tersebut," jelasnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan harapan, semua penyelenggara dapat memaksimalkan anggaran tersebut.

"Insyaallah nantinya kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulawesi Selatan lebih baik ke depannya," sebutnya. (*)