Bandung, sulselprov.go.id - Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Ketahanan Pangan Tahun 2023 yang digelar Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) RI, di Holiday Inn Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 7 Desember 2023.

Dalam kegiatan itu, Bapanas RI menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui skema dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024 ke daerah sebesar Rp153 miliar atau 34,65 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp442,6 miliar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang menerima dana dekosentrasi tersebut dengan total anggaran sebesar Rp6,7 miliar.

"Terkait dengan penyerahan Dipa yang kita terima untuk Sulawesi Selatan Alhamdulillah kita mendapatkan alokasi dari Bapanas melalui skema dana dekon itu Rp6,7 miliar," ucap Arsjad.

Dana dekosentrasi ini, lanjutnya, akan dialokasikan untuk 3 kegiatan terkait program ketersediaan akses dan konsumsi pangan, yakni, pemantapan, ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi. Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
 
Sementara terkait program dukungan manajemen, kata Arsjad, yakni dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

"Dengan diterimanya Dipa ini di akhir tahun 2023, kita berharap upaya-upaya persiapan untuk pelaksanaan 2024 sudah harus dilakukan. Jadi kita berharap mudah-mudahan persiapan-persiapan untuk administrasi, tata kelola, maupun petunjuk pelaksanaannya sudah bisa dilaksanakan atau disiapkan lebih dini," ungkapnya.

Selain itu, Arsjad mengungkapkan, dana dekosentrasi ini juga akan dimanfaatkan untuk penyusunan peta daerah rentan rawan pangan di Sulawesi Selatan, meskipun kondisi daerah rentan rawan pangan di Sulsel pada tahun 2023 sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 lalu.

"Alhamdulillah 2023 ini daerah rentan rawan pangan kita sudah mengalami penurunan, dari yang tadinya 15 wilayah di tahun 2022 yang tersebar di 7 kabupaten, untuk tahun 2023 ini dari pemetaan mandiri yang sudah dilakukan teman-teman di kabupaten/kota Alhamdulillah wilayahnya sudah berkurang jadi hanya tersisa 4 wilayah yang masuk kategori rentan rawan pangan dan itu berada di kabupaten Selayar," ujarnya.

Dengan demikian, Arsjad menegaskan, wilayah yang masih masuk dalam kategori rentan rawan pangan ini akan jadi perhatian pemerintah provinsi melalui pemanfaatan dana dekosentrasi tersebut sebagai upaya mengantisipasi dan mengatasi daerah yang rentan rawan pangan di Sulsel.

Terkait dengan Rapat Koordinasi Nasional Ketahanan Pangan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sulawesi Selatan ini menjelaskan, kegiatan tersebut untuk mengingatkan kembali Pemerintah Provinsi, khususnya OPD yang menangani ketahanan pangan agar dapat memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana dekosentrasi tahun 2023, mengingat waktu efektif pelaksanaan program/kegiatan sudah memasuki akhir tahun.

Sementara itu, Mewakili Kepala Bapanas RI, Plt Sekertaris Utama Badan Ketahanan Pangan Nasional Sarwo Edhy dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya menyatukan gerak langkah dalam percepatan pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023, sekaligus menyamakan persepsi bersama untuk mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

"Tahun ini merupakan tahun pertama penyelenggaraan dekosentrasi di Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Tercatat, realisasi serapan anggaran kegiatan dekosentrasi tahun 2023 masih sebesar Rp88,48 miliar dari total alokasi anggaran dekosentrasi sebesar Rp142 miliar atau sebesar 61,92 persen berdasarkan data SAKTI realisasi akrual per 5 Desember 2023," jelasnya.

Berkaitan dengan anggaran tahun 2024, Sarwo menegaskan, saat ini telah terbit DIPA Badan Pangan Nasional tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp442,6 miliar dari total pagu tersebut terdapat anggaran sebesar Rp153 miliar atau 34,65 persen yang dialokasikan ke daerah melalui mekanisme dekosentrasi. (*)

Bantaeng, sulselprov.go.id - Pj Gubernur Provinsi Sulsel, Bahtiar Baharuddin, didampingi Pj Ketua TP PKK Sulsel Sofha Marwah Bahtiar, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bantaeng ke-769, yang digelar melalui Rapat Paripurna DPRD Bantaeng, Kamis, 7 Desember 2023.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan program budidaya pisang cavendish, sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Sulsel, termasuk di Kabupaten Bantaeng. 

"Menanam pohon itu bukan hanya yang biasa saja, tapi harus menanam pohon yang produktif, berbuah dan bisa dikonsumsi. Itu sudah benar kita melakukan penghijauan menanam pisang, nangka dan sukun," kata Bahtiar dalam sambutannya, di HUT Bantaeng Ke-769 tahun, di Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng, Kamis, 7 Desember 2023.

Bahtiar mengatakan, pihaknya sudah mencanangkan 1 miliar pohon pisang cavendish di lahan seluas 500.000 hektare, di 24 kabupaten kota se-Sulsel, termasuk Kabupaten Bantaeng. Budidaya pisang cavendish ini merupakan solusi untuk peningkatan kesejahteraan para petani.

Selain pertanian, Bahtiar juga mengungkapkan programnya untuk nelayan, yakni pembangunan rumah ikan atau keramba. Sedangkan di sektor peternakan, Pemprov Sulsel sudah menyiapkan bibit lewat Inseminasi Buatan (IB) khusus sapi, kerbau, kuda, kambing dan sejumlah ternak lainnya. 

"Ini adalah cara untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulsel, termasuk Kabupaten Bantaeng ini," imbuhnya.

Pj Bupati Bantaeng, Andi Abubakar, menyambut baik program Pj Gubernur Bahtiar. Pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Bantaeng sudah menyiapkan lahan di masing-masing kecamatan untuk menanam pisang cavendish. Meski tak terlalu luas, namun diyakini dapat merubah wajah ekonomi masyarakat Bantaeng. 

"Masyarakat kabupaten Bantaeng akan menanam pohon pisang cavendish di delapan kecamatan. Perlu kami laporkan jumlah lahan tidak terlalu luas, tapi kami akan telaten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Abubakar. 

Ia menambahkan, perayaan HUT Bantaeng tahun ini sengaja digelar secara sederhana, untuk menghargai masih banyaknya masyarakat Bantaeng yang masuk dalam kategori miskin. Namun, Kabupaten Bantaeng syarat akan prestasi dan juara dalam berbagai sektor, termasuk tata kelola kearsipan, aset dan pemerintahan.

"Kabupaten Bantaeng ini penuh dengan juara dan syarat akan prestasi. Ini perlu dipertahankan. InsyaAllah kita akan wujudkan Kabupaten Bantaeng yang terbaik bakan hanya di Sulsel tapi juga secara nasional," pungkasnya. 

Turut hadir Anggota DPRD Sulsel, Bupati Bulukumba, serta Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. (*)

Makassar, sulselprov.go.id - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan apresiasi atas inovasi dan inisiatif Bawaslu Sulsel yang melaksanakan gelar Apel Siaga Pemilu Damai 2024, di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu, 6 Desember 2023. 

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel, hari ini memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inovasi dan inisiatif dari Bawaslu Sulsel, yang hari ini mengumpulkan petugas Bawaslu hingga level Kecamatan se-Sulsel," kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, apel kesiapsiagaan ini untuk mewujudkan Pemilu damai di Sulsel. Pemerintah provinsi bersama jajaran, masyarakat Sulsel, pemerintah daerah hingga level pemerintah kelurahan dan desa, harus bersama-sama mewujudkan Pemilu damai.

"Misalnya kalau bicara hati-hati, memberikan komentar di media sosial dan segala macam. Jangan memperkeruh atau membuat suasana yang tidak damai yang sudah diupayakan oleh penyelenggara negara, baik teman-teman DPRD, KPU, Bawaslu termasuk Forkopimda. Kita semua  berupaya menciptakan Pemilu yang damai ini," terangnya. 

Terkait aktivitas di sosial media, Pj Gubernur Bahtiar mengingatkan agar melakukan cek, klarifikasi, dan tidak langsung men-share postingan yang belum tentu diketahui kebenarannya. Apalagi, saat ini sudah ada patroli siber.

"Jangan lupa ada patroli siber. Semua ucapan kita atau aktivitas kita di media sosial, dipantau oleh patroli siber. Mari kita saling menghargai dan menghormati, masing-masing punya pilihan, masing-masing punya pandangan," pesannya. 

Momentum Pemilu 2024 ini, kata Bahtiar, menjadi ajang untuk membuktikan bahwa Provinsi Sulsel bisa menjaga Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung damai. Apalagi, selama ini Sulsel aman dan damai-damai saja semenjak dirinya menjadi Pj Gubernur Sulsel. 

"Kita buktikan bahwa ternyata masyarakat Sulsel itu tidak seperti yang dicap selama ini. Saya selama disini sejak 5 September bersama Ketua DPRD, Alhamdulillah justru apa yang disangkakan selama ini Sulsel yang rawan itu, ternyata saya merasakan di sini damai-damai saja," tuturnya. 

"Saya setiap hari datang ke masyarakat di kampung-kampung, damai-damai semua, yang sering berisik itu di media sosial saja," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengaku, salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan adalah kondisi geografis daerah Sulsel. Karena itu, penting melakukan kerja sama dengan para pihak dan juga mitra strategis dalam hal ini KPU, PPK, PPS dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Hadir dalam acara Apel Siaga Pemilu damai tersebut, Ketua DPRD Sulsel, Pangdam Hasanuddin, Kapolda Sulsel, Wakajati Sulsel, Danlanud, perwakilan dari seluruh partai politik yang ikut melakukan tanda tangan Pemilu damai. (*)

Makassar, sulselprov.go.id - Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting Evaluasi Championship Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2023, yang dilaksanakan di Hotel Claro, Rabu, 6 Desember 2023.

Menurut Arsjad, dirinya sebagai perwakilan Pemerintah provinsi tentu sangat mendukung adanya upaya dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi pemerintah daerah, baik dari sisi belanja maupun dari sisi pendapatan keuangan daerah.

Kegiatan evaluasi ini, kata Arsjad, tentunya menjadi bagian untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang sudah dilakukan oleh TP2DD masing-masing kabupaten kota.

"Alhamdulillah, untuk Sulawesi Selatan level digitalisasinya cukup baik yang berada di angka 97 persen. Dan kita juga berharap agar mudah-mudahan kabupaten kota bisa mengikuti itu," ucap Arsjad. 

Perlu diketahui bersama, lanjut Arsjad, pada bulan Oktober lalu Pemprov Sulsel meraih penghargaan juara umum terkait TP2DD untuk zona Sulawesi, kemudian untuk program unggulan Pemprov Sulsel memiliki inovasi yang namanya Sulawesi in your Hand dan ini juga meraih penghargaan prestasi terbaik.

Tentu ia berharap agar ini bisa dipertahankan dan setidaknya ada inovasi-inovasi lain yang bisa dihadirkan dalam rangka meningkatkan level digitalisasi keuangan daerah.

Selain itu, kata Arsjad, hal yang terpenting bahwa digitalisasi ini tidak berhenti sampai pola keuangan saja. Tetapi juga di semua layanan. "Karena kita tahu bahwa Keppres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik itu mendorong untuk digitalisasi," imbuhnya.

Ia sangat berterima kasih dengan kegiatan ini, apalagi ke depannya pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal untuk TP2DD ini.

"Mudah-mudahan kita bisa menggabungkan kedua penghargaan ini. Karena kita sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang terbaik dan tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah yang terbaik. Nah, jika ini digabung tentu luar biasa prestasi pemerintah provinsi Sulsel," tandasnya.

Hadir dalam Rakor tersebut Sekban Bapenda Sulsel Andi Satriadi Sakka, Bapenda Kabupaten/Kota, perwakilan BI, dan TP2DD. (*)

Makassar, sulselprov.go.id - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan dinobatkan sebagai TP2DD terbaik di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Causa Iman Karana,  di sela Pelaksanaan Launching KKPD, High Level Meeting TP2DD, Serta Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Selasa, 5 Desember 2023.

"Berbagai inovasi dilakukan di Sulsel,  berhasil dapat pengakuan nasional. Di tahun 2022, Provinsi Sulsel berhasil jadi TP2DD terbaik se Indonesia. Tahun ini, TP2DD Provinsi Sulsel tidak hanya terbaik di Wilayah Kawasan Sulawesi, tapi kembali jadi yang terbaik di Indonesia," kata Causa Iman.

Causa Iman mengungkapkan, pemerintahan dituntut mengikuti perkembangan teknologi, sehingga lebih responsif, efektif, dan transparan. Termasuk dalam hal tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulsel telah membuktikan hal tersebut.

"Wapres telah memberikan arahan agar semua pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada KKPD. Dan oleh Pak Pj Gubernur langsung ditindaklanjuti begitu kami laporkan. Luar biasa sekali dukungan Pak Pj Gubernur," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia menyerahkan dua piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, yang diterima Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin. Yakni Penghargaan TP2DD Terbaik I di Kawasan Sulawesi, dan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik melalui aplikasi pembayaran pajak digital Bapenda Sulsel in Your Hand.

Diketahui, Provinsi Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk pertama kalinya menggunakan KKPD-nya pada November 2023 lalu, untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan, KKPD menjadi instrumen reformasi birokrasi, termasuk tata kelola keuangan. Penggunaan KKPD, secara langsung atau tidak, akan mengurangi praktek tata kelola keuangan yang kurang pantas dan upaya pencegahan korupsi. 

"Dengan menggunakan KKPD, semua terukur. Pasti semakin sehat organisasi kita, karena memangkas proses administrasi. KKPD lebih mudah, simpel, sederhana dan akuntabel, sesuai prinsip hukum keuangan. Banyak manfaat yang diperoleh," kata Bahtiar.

Ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada Bank Indonesia atas dukungan dan kontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan pemerintah. (*)

Bone, sulselprov.go.id - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengajak masyarakat Desa Mattiro Walie, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, meningkatkan kesejahteraannya melalui program budidaya penanaman pisang cavendish, sukun, dan nangka madu. 

Bahtiar menjelaskan, untuk bisa membantu sebuah daerah bisa tumbuh secara ekonomi, harus ada komoditi yang menjadi daya tarik investor. Khususnya di Kecamatan Bontocani, Desa Mattiro Walie.

Setelah ada lahan pisang cavendish 1.000 hektare, dipastikan akan didukung kepastian pasar, baik kebutuhan lokal, pasar industri dan pasar ekspor. 

"Saya canangkan program penanaman pisang cavendish dan ini seluruh Sulawesi Selatan dengan luas lahan 500.000 hektare dan 1 miliar pohon," ungkapnya. 

Kendati demikian, Pj Gubernur Sulsel menjelaskan, secara aturan apapun yang menjadi tujuan di sektor pertanian, harus memiliki sumber air terlebih dahulu. 

"Kalau kita bicara apapun soal pertanian pasal satunya adalah air. Apalagi empat bulan pertama pertumbuhan tanaman pisang cavendish sangat membutuhkan air," katanya. 

Sementara itu, Warga Desa Mattiro Walie, Fajar Rudin (51), menyampaikan jika di desanya kerap ada serangan babi di malam hari, dan monyet di siang hari, sehingga menjadi tantangan dalam budidaya pisang ini.

"Ini tanaman pisang bagus Bapak Gubernur, tapi disini monyet dan babi itu tantangan yang sangat besar," kata Fajar.

Warga Bontocani lainnya, Asdar (43), menyampaikan terimakasih kepada Pj Gubernur Sulsel atas inisiatifnya mencanangkan budidaya pisang cavendish, sukun dan nangka madu tersebut. 

"Kami menyampaikan terimakasih kepada Bapak Gubernur sudah mau hadir di kecamatan kami. Kami setuju dengan budidaya pisang cavendish ini. Semoga ini bisa mengubah ekonomi kami, tapi tanah kami sering terjadi longsor," ujarnya.

Kedatangan Pj Gubernur Bahtiar juga dimanfaatkan warga lainnya, Hasbi, untuk melaporkan kondisi pendidikan di daerah tersebut. Pasalnya, sejauh ini angka putus sekolah sangat tinggi disebabkan infrastruktur, seperti jaringan dan infrastruktur jalan. 

"Kami sangat berharap dan berterimakasih kalau bisa dibantu jaringan dan sekolah kami. Karena kalau kami mengikuti ujian, kami ikut di luar kecamatan kami," tuturnya. 

Sebagai tim pengajar, ia mengaku sudah bertahun-tahun mengurus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Bontocani, Kabupaten Bone.

"Kami sangat jauh dari kemajuan. Kami harap bagaimana supaya ada jaringan internet disini," imbuhnya. (*)