website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Gubernur : Stadion Mattoanging Milik Pemprov

  • 2 pengunjung
  • 0 hits
  • 05 Sep 2019
Gubernur :  Stadion Mattoanging Milik Pemprov

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah memberikan tanggapan terkait wacana pihak PT. Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) memiliki hak atas pengelolaan Stadion Mattoanging dan akan membawa ke ranah hukum atas klaim pemprov bahwa kawasan olahraga tersebut adalah aset Pemprov Sulsel. 

Nurdin Abdullah menegaskan bahwa Stadion Mattoanging adalah aset Pemprov Sulsel. Dulunya oleh Komite Olahraga Nasional (KONI) Sulsel menerbitkan izin pengelolaan Stadion Mattoanging ke YOSS dan saat ini sudah dicabut. 

"Ya nggak apa-apa. Jadi saya mau sampaikan begini, sejarahnya YOSS itu dulu. KONI memberikan izin untuk pemanfaatan/pengelolaan. KONI itu sudah mencabut izin itu. Jadi KONI tinggal menyerahkan ke pemprov sebagai aset pemprov," kata Nurdin Abdullah.

YOSS sendiri telah mengelola stadion yang juga merupakan kandang klub sepak bola PSM Makassar ini selama 37 tahun. 

Nurdin menyampaikan, sebenarnya penyerahan kembali aset ini ke Pemprov Sulsel tidak harus menjadi rumit. 

"Supaya Pemprov bisa mengelola, cepat merenovasi, supaya rakyat bisa menggunakan. Kita kan malu, pertandingan terus di situ tapi kondisi stadion kita seperti itu. Makanya izinkan kami untuk merehab," sebutnya saat ditemui di rumah jabatan Gubernur, Kamis  (5/9).

Sebelumnya, pada Kamis, 29 Agustus lalu. Gubernur Nurdin Abdullah telah memberikan pernyataan tegas akan status kepemilikan Stadion Mattoanging sebagai milik Pemprov Sulsel. 

“Pertanyaannya sekarang, itu punya siapa? Itu punya Pemprov,” tegas Nurdin Abdullah.

Ia menekankan, aset tersebut sudah harus beralih ke tangan Pemprov Sulsel. Bahkan, Wakil Ketua KPK RI, Laode Syarief di Kantor Kemendagri, Selasa, (27/8), menegaskan, aset tersebut milik pemprov. Nilainya mencapai Rp 2,5 triliun.

Mengapa ini penting kembali kepada pemprov, kata Nurdin Abdullah, agar tidak terjadi kerugian negara. Negara menugaskan KPK dan Kejaksaan untuk menertibkan seluruh aset.

 Saat itu, Nurdin menyampaikan jika pihak YOSS merasa tidak puas, dapat menempuh jalur hukum.

“Sejarahnya Mattoanging inikan kejaksaan sudah pelajari. Cuma satu hal, jangan sampai ada pidana, kalau ada pidana itu sudah masuk ke jalur hukum,” sebutnya.

Kamis, 5 September 2019 (Srf/Na)

Terkait

    • 3838 pengunjung
    • 2255 hits
    • 13 01 2016

    Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) RI, Ilyas Asaad mengatakan pihak kementerian membentuk sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Sulawesi Selatan (Sulsel). Selengkapnya.

    • 2568 pengunjung
    • 1841 hits
    • 22 01 2016

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan akan berupaya mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat rapat bersama OJK pada 15 Januari lalu. Selengkapnya.

    • 2125 pengunjung
    • 1034 hits
    • 18 01 2016

    Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH  mengatakan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan TNI AD sebelumnya telah bekerja sama dalam meningkatkan produksi beras. Hal tersebut membuat perekonomian Sulsel tidak ikut turun saat kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami penurunan.

    Selengkapnya.

menu lainnya