Salah satu strategi pendekatan percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pendekatan percepatan pembangunan yang berbasis pedesaan. Jikalau desa dikelola dengan berbagai inovasi dengan menghadirkan tatakelola yang maju maka dipastikan percepatan pembangunan di Sulsel akan dapat dipacu untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Hal ini terungkap dalam sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, saat membuka Bimbingan Teknik (Bimtek) Ketebukaan Informasi Melalui Penguatan PPID Desa dengan Standarisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik Desa yang berlangsung di Gedung Balai Kartini  Kabupaten Bantaeng, Selasa (5/11/2019).

Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov Sulsel ini dihadiri unsur Forkopimda, para bupati, sejumlah OPD, para camat, kepala desa, sekretaris desa se-Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto dengan jumlah peserta sekita 650 orang.

Gubernur Nurdin Abdullah menyampaikan agar tatakelola pemerintahan desa dilakukan dengan terbuka, transparan dan melibatkan partipasi publik dalam bangun mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada pengawasan. “Kepala desa yang berkarya baik, pasti akan dicintai rakyatnya. Pastinya pak desa tidak terganggu dengan hal yang berkaitan dengan pertanggungung jawaban karena para kepala desa telah mengelola dana desa nya dengan akuntabel,” kata Nurdin Abdullah.

“Saya ingin para Kades dijaga agar mereka tenang dan fokus untuk melakukan inovasi-inovasi memajukan desanya,” ujarnya.

“Terkait dengan lomba desa kita akan menilai secara objektif, Tim Penilai tak usah dilayani dan diservice karena dengan pendekatan lalu desa itu jadi juara, kita tidak mau keberhasilah kamuflase tapi kita ingin benar ada prestasi sehingga desa itu memenangkan lomba desa. Saya akan berikan reward desa yang juara, kita akan kasi dana satu miliar rupiah, juara dua Rp 750 juta, juara tiga Rp 500 juta, supaya ada motivasi desa untuk berpacu,”bebernya.

Bahkan para kades diminta untuk menyusun perencanaan menyesuiakan dengan potensi desa, menyesuaikan dengan progran unggulan Prov Sulsel yaitu pembangunan infrastruktur, optimalisasi hilirisasi pertanian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, pengembangan pariwisata, dan merawat lungkungan.

Nurdin Abdullah menambahkan, kalau desa memiliki perencanaan yang baik dan sejalan dengan prioritas provinsi mareka desa itu bisa mendapatkan kucuran dana, bukan hanya dana desa, akan tetapi juga dana bantuan provinsi ke kabupaten yang diteruskan ke pemerintahan desa. “Kita melakukan kolaborasi bukan hanya dengan kabupaten tapi juga langsung dengan pemerintahan desa,”tambahnya.

Sementara, Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah menambahkan, bahwa keterbukkan informasi publik desa menjadi pintu masuk untuk lahirnya tatakelola pemerintah desa dengan baik karena terjadi interaksi dan partisipasi publik desa dalam membangun desa. “Rakyat di desa merasa memiliki, akan bangga dan rakyat akan menjaga capaian hasil pembangunan desanya, sehingga lahir apa yang kita sebut pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

“Acara ini akan kita lanjutkan pada gelombang berikutnya untuk menyasar 20.225 desa di Sulawesi Selatan untuk kita kawal bersama dalam menghadirkan desa yang terbuka, transparan dan melahirkan desa maju dan mandiri di Sulawesi Selatan,” pungkas Hasdullah.

Selasa, 5 November 2019 (diskominfo)