website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Pejabat dan ASN Pemprov yang Lamban Tindak Lanjut LHP akan Dievaluasi

  • 3 pengunjung
  • 1 hits
  • 02 Sep 2019
Pejabat dan ASN Pemprov yang Lamban Tindak Lanjut LHP akan Dievaluasi

Dalam Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemprov Sulsel, Senin (01/9/2019) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam arahannya mengatakan bahwa kepatuhan terhadap tindak lanjut LHP lingkup Pemprov Sulsel akan dijadikan pertimbangan dalam jabatan baik itu level Pejabat Tinggi Pratama maupun Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana.

"Kalau banyak temuan, masalahnya dalam mengelola keuangan maka pasti itu akan menjadi bahan evaluasi kinerja yang akan disesuaikan dengan jabatan dan promosi jabatan," ungkap Andi Sudirman.

Andi Sudirman menegaskan bahwa kalau respon tindak lanjut lambat kita serahkan saja ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Dalam kesempatan itu Wagub juga menegaskan yang harus dievaluasi adalah progres yang dicapai setiap bulannya sampai semua temuan itu dinyatakan selesai semuanya.

Sementara, Plt. Kepala Inspektorat Sulsel, Salim menyebutkan diharapkan temuan ini akan diselesaikan dengan mendahulukan penyelesaian internal APIP tanpa harus diselesaikan melalui APH.

Olehnya itu Tim Inspektorat akan terus mengkoordinasikan dengan organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera mungkin dapat diselesaikan.

Salim menambahkan bahwa bagi OPD yang lamban diminta segera berbenah untuk diselesaikan.

Senin, 2 September 2019 (diskominfo)

Terkait

    • 1293 pengunjung
    • 845 hits
    • 06 01 2016

    Pemerintah Provinsi Sulsel menghimbau masyarakat, khususnya umat IAslam untuk lebih berhati-hati dalam memilih travel untuk berangkat haji dan umrah, mengingat masih banyaknya travel nakal. Selengkapnya.

    • 1344 pengunjung
    • 1216 hits
    • 14 01 2016

    Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang resmi mendaftarkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, pada tahun 2011 lalu, akhirnya dilarang melakukan berbagai bentuk aktivitas apapun, karena dianggap sesat atau menyimpang serta diluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

    Selengkapnya.

    • 1604 pengunjung
    • 1152 hits
    • 20 01 2016

    Menghadapi Ujian Nasional (UN) sistem Computer Based Test (CBT) atau tes berbasis komputer, tak dapat dipungkiri keterbatasan perangkat komputer menjadi kendala pihak sekolah hingga saat ini. Selengkapnya.

menu lainnya